WONOSARI – Kementerian Hukum dan HAM RI berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih (good governance). Dalam setiap awal tahun, Kemenkumham RI melakukan deklarasi komitmen bersama janji kinerja dan penandatangan pakta integritas, serta dirangkai dengan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Deklarasi janji kinerja tahun 2021 berlangsung di Grha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan diikuti oleh seluruh satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI melalui teleconference secara virtual dengan aplikasi Zoom, Selasa, (26/1). Hadir dalam kesempatan tersebut yakni Menteri PANRB, Ombudsman RI, dan Ketua KPK.
Deklarasi janji kinerja menjadi pengingat sekaligus penguat bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemenkumham sebagai langkah awal untuk melaksanakan tugas secara profesional dan berintegritas.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yassona H. Laoly menyampaikan bahwa janji kinerja jangan berhenti hanya pada seremonial belaka. Sejak awal memimpin Kemenkumham, Yassona berupaya membangun birokrasi digital yang mengedepankan layanan melalui sarana teknologi informasi, sampai pada saat ini Kemenkumham berkomitmen melaksanakan revolusi digital. Dengan langkah tersebut akan tercipta transparansi sehingga memangkas potensi terjadinya korupsi.
Lebih lanjut, Menkumham mengingatkan bahwa integritas merupakan kunci, tanpa adanya integritas yang kuat pada diri pegawai maka deklarasi janji kinerja tidak ada gunanya.
“Sepandai apapun tanpa integritas tidak ada gunanya,. Saya mengajak seluruh jajaran untuk bekerja dan berkinerja secara tepat” ucap Yassona.
Pada kesempatan tersebut, Menkumham juga menandatangani prasasti untuk Kanim Balikpapan dan Kanim Tembilahan yang merupakan UPT Imigrasi baru dan telah siap untuk beroperasi.
Janji Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 mencakup 6 poin yakni:
1. Melaksanakan Perjanjian Kinerja, Target Kinerja, serta Action Plan secara tepat waktu dan tepat sasaran;
2. Memberikan pelayanan masyarakat dengan sepenuh hati, menjadi abdi masyarakat yang jujur, amanah dan terpercaya;
3. Mengembangkan diri menjadi Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tangguh, terampil, dinamis dan adaptif melalui implementasi Corporate University;
4. Mengembangkan sinergitas dan kolaborasi serta menjadi perekat pemersatu bangsa dalam Bingkai Empat Pilar Kebangsaan;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital dalam bekerja untuk mewujudkan Good Governance;
6. Mewujudkan Zona Integritas menuju satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Setelah acara berakhir, Kabapas Wonosari, Nugroho Wahyu Dwi Ananto, menyampaikan untuk seluruh pegawai Bapas Wonosari agar benar-benar menanamkan dalam diri janji kinerja tersebut dan berupaya bersama untuk mewujudkan Bapas Wonosari meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Saya mengajak kita semua untuk mengimplementasikan janji kinerja yang telah dideklarasikan serta bahu membahu mengoptimalkan pelayanan bagi publik dan meraih WBK pada tahun 2021,” tutup Nugroho.
(HUMAS BAPAS WONOSARI)