Wonosari - Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbangkumham) Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar Seminar Nasional dengan tema "Indeks Layanan: Menakar Akselerasi Kinerja Kementerian Hukum dan HAM” yang merupakan rangkaian dari peringatan hari Dharma Karya Dhika ke-77 Tahun 2022. Kegiatan digelar terpusat dari Grha Pengayoman dan diikuti oleh Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham se-Indonesia, secara hybrid yakni langsung dan virtual, Senin (18/7).
Sebelum pelaksanaan seminar, terlebih dahulu digelar doa bersama dengan tema "Doa Kumham untuk Indonesia" sebagai wujud syukur atas nikmat Tuhan bagi bangsa Indonesia dan segenap jajaran Kemenkumham RI.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, dalam pembukaannya menyampaikan bahwa kegiatan seminar nasional merupakan langkah Kemenkumham dalam menghadapi tantangan perubahan pelayanan publik dewasa ini. Apalagi sejak pandemi Covid-19 melanda di penjuru dunia, layanan publik disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, insan pengayoman sebagai pelayan publik harus bisa menghadirkan layanan yang terbaik dalam kondisi sesulit apapun.
’’Dalam mewujudkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAKHLAK, diperlukan pemantauan serta evaluasi yang terukur, terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan,’’ tegas Yasonna.
Kemenkumham sejak tahun 2015 telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Alat ukur berupa survei memotret keterlibatan pengguna layanan dalam kebijakan yang dihasilkan oleh unit layanan serta menjadi pintu masuk bagi perbaikan dan peningkatan layanan publik sehingga berkontribusi positif dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Unit layanan publik dapat mengetahui kebutuhan pengguna dan melakukan perbaikan ketika mendapatkan umpan balik," sambung Yasonna.
Kabalitbangkumham Sri Puguh Budi Utami dalam laporannya menyampaikan bahwa melalui seminar ini dapat dipetakan isu aktual dan relevan dalam hal pelayanan publik pada Kemenkumham. Narasumber yang hadir antara lain Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, SIK, MH (Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM); Rini Widyanti, SH., MPM (Sekretaris Utama Kementerian PAN RB); Dr. Syarifuddin (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM); Prof. Dr. Amy YS Rahayu, M.Si (Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI); dan Dr Justisari Perdana Kusumah (sebagai Pengguna Layanan Kekayaan Intelektual).
(Humas Bapas Wonosari)
