Wonosari - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan Resolusi Tahun 2023 "Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin Pasti dan Berakhlak dengan Bekerja Secara Cepat, Tepat, Ikhlas, dan Hasilnya Akuntabel"
Dalam rangka implementasi resolusi tersebut, Kemenkumham menggelar Apel Awal Tahun 2023 yang dilaksanakan secara terpusat di lapangan apel Gedung Pusat Kemenkumham dan diikuti oleh jajaran Unit Utama, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis se-Indonesia, baik secara langsung maupun virtual melalui Zoom, Rabu (4/1/2023).
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly mengatakan bahwa Kemenkumham telah menorehkan capaian yang membanggakan, terutama telah disahkannya KUHP hasil karya anak bangsa menggantikan produk lama warisan kolonial. Begitu juga dengan capaian Kemenkumham meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Opini WTP diraih Kemenkumham 13 kali berturut-turut. Yassona mengingatkan bahwa torehan prestasi bukan buah kerja individu, namun buah kerja keras dan kerja bersama seluruh insan Pengayoman. "Semua ini atas kerja keras dan kerja bersama kita semua," ucap Yassona.
Menkumham juga meminta resolusi tahun 2023 untuk diimplementasikan secara nyata, sehingga mampu menyelesaikan tugas dengan tuntas, dan dapat menjadi prestasi kerja bagi Kemenkumham. Pada tahun 2023 ini, Kemenkumham telah menetapkan sebanyak 116 target kinerja dengan rincian 77 target kinerja di tingkat pusat dan 39 target kinerja tingkat wilayah. Hal demikian diharapkan Kemenkumham dapat menjadi instansi yang akuntabel dan berkontribusi dalam pembangunan nasional menjadi Indonesia Maju. "Laksanakan segera langkah implementatif, dan akselerasi kegiatan yang harus terwujud segera," tegas Yassona.
Tak lupa Yassona juga mengingatkan seluruh pimpinan Kantor Wilayah maupun pimpinan UPT untuk memberi keteladanan bagi bawahannya. Setiap pekerjaan untuk melakukan check, recheck, crosscheck, dan final check. "Satu keteladanan akan lebih baik daripada seribu nasehat. Jangan hanya No Action Talk Only," ucap Yassona.
Menkumham tak lupa mengingatkan bahwa tahun 2023 sudah memasuki tahun politik, ASN harus menjaga netralitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, semua jajaran diminta juga untuk menyiapkan langkah-langkah kontigensi dan mitigasi terhadap kejadian bencana maupun kerusuhan sosial yang bisa terjadi.
"Kakanwil dan UPT tetapkan kerawanan di wilayah masing-masing, lakukan mitigasi, dan buat pelaporannya," ujar Yassona mengingatkan.
Sebelum menutup sambutan dan arahannya, Menkumham Yassona H Laoly menegaskan 7 (tujuh) langkah operasional menindaklanjuti resolusi 2023:
1. Miliki optimisme semangat bekerja dan kesehatan prima;
2. Pertahankan capaian prestasi dan mewujudkan Kemenkumham Semakin Pasti dan Berakhlak;
3. Memenuhi capaian target kinerja dengan baik;
4. Miliki komitmen tanggung jawab moral dan jaga integritas;
5. Sikapi tahun politik dengan menjaga netralitas;
6. Mampu menyikapi jika terjadi kedaruratan, untuk segera melakukan langkah antisipatif;
7. Miliki sense of belonging dan sense of crisis dalam pelaksanaan tugas.
(Humas Bapas Kelas II Wonosari Kanwil Kemenkumham DIY - Jogja Pasti Istimewa, Wonosari Pasti Cekatan)
#Kemenkumham #Ditjenpas #KumhamPasti #Pemasyarakatan #KanwilkemenkumhamDIY #BapasWonosari
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Laman: bapaswonosari.kemenkumham.go.id
Facebook : Balai Pemasyarakatan Wonosari
Instagram : @bapas_wonosari
Twitter : @BapasWonosari
