Wonosari - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY mengikuti kegiatan “Penyelenggaraan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Daerah Tahun 2022”. Kegiatan ini digelar secara virtual oleh Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Senin (24/10/2022).
Pelaksanaan kegiatan ini adalah upaya untuk meningkatkan implementasi SPPA secara komprehensif demi kepentingan terbaik bagi Anak. Kegiatan diikuti oleh instansi yang menyelenggarakan urusan perlindungan Anak dan Aparat Penegak Hukum (APH). Dengan merujuk laporan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021, masih banyak ditemukan hambatan dan tantangan yang memerlukan sinergitas serta harmonisasi dalam bidang kebijakan, penyediaan sumber daya manusia yang profesional, sarana prasarana, dan kelembagaan dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara keseluruhan.
Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti membuka secara resmi kegiatan ini. Ciput menyampaikan materi kunci berjudul "Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Indonesia Maju." Menurut Ciput perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi lintas instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan Anak maupun APH, dengan demikian SPPA sebagai diamanahkan oleh Undang-Undang dapat berjalan dengan baik.
"Perlu keterlibatan lintas instansi agar SPPA berjalan secara baik dan kepentingan terbaik bagi Anak dapat terpenuhi,” tutur Ciput.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tiga narasumber. Materi pertama disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Junaedi. Ketua Ipkemindo tersebut menyampaikan materi mengenai Tupoksi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam implementasi SPPA.
"Dalam SPPA Bapas melalui PK akan selalu mendampingi proses peradilan pidana Anak pada setiap tingkatan sehingga hak-hak Anak dapat terpenuhi,” tuturnya.
Adapun materi kedua disampaikan oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh Wiwid Feryanto Rahadian. Wiwid menyampaikan “Kondisi, Tantangan, dan Kebutuhan Sinergitas Lintas PEMDA bagi LPKA.” Selanjutnya materi ketiga oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbanda Provinsi Sulawesi Selatan Ukrima Rijal. Rijal menyampaikan “Integrasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus ABH Melalui Pelaksanaan Kebijakan KLA di Tingkat Kabupaten/Kota”. Setelah semua narasumber menyampaikan paparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
Seperti diketahui bahwa banyak terjadi kasus yang melibatkan Anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Kemajuan teknologi informasi juga memilikj ekses negatif bagi perkembangan Anak. Pelbagai tindakan melanggar hukum seperti perundungan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencabulan dan sebagainya, salah satunya dipengaruhi oleh semakin mudahnya akses komunikasi dan informasi digital.
Seusai acara, Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA) Wakija kemudian mengumpulkan seluruh PK/APK untuk memberikan arahan singkat. wakija meminta PK/APK agar terus menjalin sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) maupun instansi vertikal dan daerah dalam implentasi SPPA.
"Kita tidak bisa berjalan sendiri, jalin sinergi yang baik dengan APH maupun instansi lain. Dengan semangat PASTI, kita pasti bisa memberikan layanan yang terbaik bagi Anak," pungkas Wakija.
(Humas Bapas Wonosari Kanwil Kemenkumham DIY - Pasti Cekatan)
#KumhamPASTI
#KumhamPastiProduktif
#Pengayoman
#KamiPASTI
#KemenkumhamRI
#Ditjenpas
#KanwilKemenkumhamDIY
#BapasWonosari
#SistemPeradilanPidanaAnak
#RestorativeJustice
