Wonosari - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari menerima kunjungan Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta untuk melakukan monitoring dan evaluasi survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Selasa (24/5). Tim yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Susanti Yuliandari, diterima oleh Pejabat Struktural Bapas Wonosari yakni Kasubsi BKD dan Kasubsi BKA.
Adapun kegiatan kali ini sebagai tindak lanjut hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bulan April dan Mei 2022.
Tim melakukan pengamatan terhadap sarana dan prasarana yang ada di ruang layanan terpadu. Susanti turut mengapresiasi peningkatan layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Operator survei Bapas Wonosari kemudian menjelaskan hasil survei pada bulan April 2022 dimana sebanyak 41 orang responden telah melakukan penilaian dengan nilai IPK 14,99/15 dan IKM 20/20 (sangat baik). Meskipun begitu saran yang diberikan telah dilaksanakan sebagai langkah perbaikan, meliputi: update data rutin melalui website dan media sosial, optimalisasi petugas layanan pengaduan, pemberian reward dan punishment terhadap petugas layanan, dan sosialisasi aktif kepada masyarakat terkait IKM.
Tak lupa pula disampaikan hasil survei bulan Mei per tanggal hari ini dimana jumlah responden sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan nilai sangat baik.
Dalam penjelasannya, Kasubsi BKD Rokhmad mengatakan bahwa Bapas Wonosari dari waktu ke waktu semakin berbenah menuju pelayanan yang semakin baik. Untuk itu segenap jajaran pegawai aktif mensosialisasikan kepada pengguna layanan dan masyarakat terkait layanan yang diberikan oleh Bapas Wonosari.
"Kita juga menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat, harapannya dengan kritik yang membangun dapat menjadikan Bapas Wonosari semakin maju," tutur Rokhmad.
Susanti juga mengingatkan agar segala saran perbaikan untuk dicermati dan ditindaklanjuti.
"Perbaikan layanan menjadi kunci penting untuk meningkatkan kepuasan publik. Di era keterbukaan informasi, kita sebagai abdi masyarakat harus memberikan layanan yang terbaik bagi mereka," ujar Susanti.
Operator Survei 3AS, Rahmat Mulya memperhatikan dengan seksama monitoring yang dilakukan dan siap melakukan perbaikan yang diperlukan. Dirinya dan segenap tim layanan yang dibentuk berupaya secara berkala menyajikan data secara akuntabel dan komprehensif.
"Kami terus menerus berupaya meningkatkan layanan demi kemajuan Bapas Wonosari dan semakin memperoleh kepercayaan dari masyarakat," ucap Rahmat.
Di akhir monev, tak lupa Tim dari Kanwil Kemenkumham DIY berpesan langkah upaya progresif baik dari kinerja maupun perbaikan sarpras dan layanan publik untuk dipertahankan dan bisa memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2022.
(HUMAS BAPAS WONOSARI)
